Pelatihan kementerian standar eksklusif

Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal bagi sistem pendidikan yang dijalankan di Indonesia. Yang disebut standar pendidikan tentunya harus disusun dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks ini, perlu dirumuskan suatu acuan yang spesifik dan jelas yang digunakan dalam pengertian delapan standar pendidikan, yaitu berkenaan dengan standar kompetensi lulusan, standar isi atau kurikulum, standar proses, standar guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan. dan standar evaluasi.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengembangan standar nasional

pendidikan serta pemantauan dan pelaporan kinerjanya dilakukan oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu independen untuk pendidikan di tingkat federal dan negara bagian. Sejauh ini, tugas tersebut telah dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Para ahli menyatakan bahwa ketika rancangan undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional sedang disusun, kata “mandiri” dalam penjelasan Pasal 35 ayat (3) yang berkaitan dengan BSNP harus sedemikian rupa sehingga lembaga ini dapat mewakili semua pelaku pendidikan, yaitu pemerintah, guru, siswa dan masyarakat. Karena independensinya, tidak akan ada dominasi intervensi baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berkepentingan.

BSNP dibubarkan

Dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, BSNP

akan dibubarkan per 31 September 2021. Kini tugas BSNP dilakukan oleh Badan Standar Kurikulum dan Penilaian Pendidikan, yang melapor kepada dan bertanggung jawab kepada menteri. Dimana kemandirian yang ditentukan oleh UU Sisdiknas ketika standardisasi, keamanan dan pengendalian mutu pendidikan adalah aturan pemerintah?

Menurut otoritas yang bertanggung jawab, sangat mungkin dalam perjalanannya bahwa standar pendidikan akan berubah pada saat ini. Pemerintah juga dapat mengambil tindakan sepihak yang tidak melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa standar baru akan lahir dari satu menteri ke yang lain; keberlangsungan pembangunan pendidikan yang selalu terputus dan hanya didasarkan pada kepentingan dan pemikiran menteri yang bertanggung jawab.

Yang dikorbankan dalam keadaan ini adalah anak. Tidak ada kerangka kerja

berkelanjutan untuk pembangunan manusia, dan standar kualitas manusia akan berubah dari waktu ke waktu. Dari situ kita akan melihat bahwa perjalanan pembangunan sumber daya manusia yang terus bergilir tidak berjalan dari satu langkah ke langkah berikutnya.

Berkenaan dengan penghapusan BSNP, tentu salah menurut hierarki hukum jika isi Mendikbud mengabaikan isi undang-undang, yang menduduki kedudukan jauh lebih tinggi, tetapi Depdiknas merepresentasikan hukum sistem. Dalam penafsiran isi pendidikan dan kebudayaan nasional pandangan lain, yang mengatakan bahwa amanat kemerdekaan tidak terletak pada otoritas standardisasi pendidikan, tetapi pada badan standardisasi pendidikan. Penafsiran sepihak dan seolah-olah hanya untuk pembenaran. Langkah Kemendikbudristek kali ini salah.

Kebijakan sepihak

Praktik politik sepihak bukanlah hal baru bagi kepemimpinan Nadiem Makarim sejak menjabat sebagai menteri. Saat membangun pendidikan, Nadiem lebih mempercayai tim internalnya daripada melibatkan pihak yang berkepentingan. Tidak hanya mengabaikan fakta sejarah tentang peran masyarakat membangun pendidikan bersama, tetapi juga mereka yang ikut memajukan pendidikan sebelum Indonesia merdeka.

Nadiem tampak sangat percaya diri, berjalan dalam pemikiran dan selalu mengklaim akan memajukan pendidikan, meski hal itu belum terbukti. Misalnya Roadmap Pendidikan, mimpi besar membangun pendidikan Indonesia, yang ternyata hanya presentasi di depan DPR. Roadmap tersebut hampir tidak mengandung unsur pendidikan, sehingga tidak mengherankan jika mengundang kritik dan kesalahan secara bertahap muncul.

Saat ini tentang kurikulum eksklusif yang hanya berlaku untuk sekolah mengemudi. 2.500 sekolah dari 111 kabupaten dan kota di 34 provinsi mengikuti program ini. Diam-diam, tanpa studi mendalam dengan semua orang yang terlibat, kurikulum eksklusif diberlakukan. Adanya kurikulum eksklusif tentu menampik semangat pendidikan inklusif. Kemunduran paradigmatik dalam pembangunan pendidikan.

Kelas pendidikan

Diketahui bahwa Indonesia dengan perbedaannya

Baca Juga :

nac.co.id
futsalin.id
evitdermaclinic.id
kabarsultengbangkit.id
journal-litbang-rekarta.co.id
jadwalxxi.id
gramatic.id
tementravel.id
cinemags.id
streamingdrama.id
snapcard.id
katakan.id
cpdev.id